Page 58 - SEJARAH KEBUDAYAAAN MALUKU
P. 58

ketiga yang padat penduduknya itu pula yang wajib setiap saat
            menyediakanjuangga atau kora-kora untuk Hongi kerajaan.
                Keadaan tersebut sangat berbeda dengan para penguasa di
            wilayah  konsentrik  keempat  yang  sering juga  dinamakan
            sangaji.  Mereka tidak mengambil bagian dalam Hongi, tetapi
            didatangi Hongi kerajaan dengan tujuan mengumpulkan Upeti
            dari  wilayah-wilayah  itu.  Jadi  para  sangaji  di  wilayah
            konsentrik  keempat  tidak memiliki  hubungan  patron-client
            dengan kedaton;  mereka hanya menjadi  daerah jajahan yang
            wajib menyerahkan upeti.

                Kenyataan bahwa Upeti di wilayah konsentrik keempat itu
            dikumpulkan  dengan  paksa  (melalui  Hongi)  merupakan
            perbedaan  yang  sangat  berarti  dengan  wilayah-wilayah
            konsentrik lainnya. Dalam wilayah konsentrik lain terse but para
           sangaji yang bersangkutan bersama para penguasa negerinya
           yang membawa  Upeti  itu ke  kedaton,  dan  biasanya mereka
            mendapat imbalan tertentu dari kedaton.  (Leirissa, 1996).
               Kapan  tepatnya  sistem  kekuasaan  tersebut  muncul  di
           Maluku  Utara  tidak  terlalu  jelas.  Menurut  berbagai  buku
           sejarah tradisional yang ditulis  dalam abad  ke-19  (Hikayat),
           dalam abad ke-13  telah ada seorang penguasa  (kolano)  yang
           be mama "Baab Mansur Malamo", sedangkan keempat kerajaan
           tersebut  baru  muncul  sejak  abad  ke-14.  Prof.  Lapian
           memperkirakan bahwa kerajaan yang tertua itu adalah Bacan
           dengan jangkauan  kekuasaan  yang  sangat  luas.  (Lapian,
           1994 : 11--22).
               Suatu hal yang dapat dikatakan dengan pasti adalah bahwa
           sejak abad  ke-17  sistem kekuasaan  tersebut  di  atas menjadi
           baku dan kaku.  Melalui dukungan VOC yang berkepentingan
           mempertahankan  larangan  perdagangan  rempah-rempah  di
           wilayah itu,  para sultan ketiga kerajaan tersebut makin lama
           makin memperkokoh kekuasaannya, dan dengan demikian pula
           makin membakukan sistem pemerintahan tersebut. Baru sejak
           bagian kedua dari  abad ke-19  mulai  muncul  sistem  birokrasi
           Belanda  yang  sedikit  banyaknya  mempertahankan  pula
           struktur kekuasaan yang telah ada.


                                           43
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63