Page 95 - PAK XI SMA/SMK
P. 95
E. HUKUMAN MATI
PEMIKIRAN DASAR
Di Indonesia, hukuman mati ditetapkan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia
(bdk. Misalnya, KUHP Pasal 104). Ketetapan-ketetapan
itu sah secara perundang-undangan, namun proses
peradilan dan pelaksanaan hukuman harus mendapatkan
perhatian kritis. Jika hukuman, khususnya hukuman
mati, dikenakan pada kejahatan-kejahatan politik mudah
sekali usaha menegakkan keadilan dirongrong oleh
keinginan membalas dendam, kepentingan kelompok
dan perorangan, diskriminasi atau kecenderugan untuk
main kuasa. Asas hukum yang terkenal ialah: “tidak ada
hukuman kalau tidak ada hukum; tidak ada hukuman
kalau tidak ada tindakan yang bersalah; jika ragu-ragu,
hendaknya diambil keputusan yang menguntungkan si
terdakwa”. Hukuman mati melalui proses pengadilan
yang sah saja sudah dipersoalkan, apalagi hukuman
dengan pola main hakim sendiri atau hukuman (tembak)
di tempat yang kadang kala dilaksanakan dalam suatu
operasi yang dijalankan oleh badan keamanan/penguasa.
Bagaimanapun juga, masalah-masalah menyangkut
kehidupan manusia harus ditangani dengan teliti, adil
dan sah.
Katekismus Gereja Katolik (KGK) 2267 menjelaskan
bahwa, “Sejauh cara-cara tidak berdarah mencukupi
untuk membela kehidupan manusia terhadap penyerang
dan untuk melindungi peraturan resmi dan keamanan
manusia, maka yang berwenang harus membatasi dirinya
pada cara-cara ini, karena cara-cara ini lebih menjawab
