Page 178 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN

Dasar-Dasar Pengamanan Hutan 165

3. Masa Pendudukan Jepang (Maret 1942–Agustus 1945)
Pada tanggal 8 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah
tanpa syarat kepada tentara Jepang, selanjutnya dua sekolah kehutanan
pada zaman pemerintahan Belanda, yaitu Middelbare Bosbourschool
(MBS) dan Sekolah Polisi Kehutanan (SPK), yang berlokasi di Madiun,
ditutup dan didirikan kembali pada bulan Oktober 1943 dengan nama
“Sinrin Keisatu Gaklo” untuk mendidik Mantri Polisi Kehutanan, yang
berasal dari pejabat Penjaga Hutan (Boswacher) atau Juru Kehutanan
(Mandor Kehutanan). Salah satu kegiatan yang amat menonjol pada
masa pendidikan Jepang adalah latihan kemiliteran yang dikeluarkan
untuk pemuda Indonesia.
4. Masa Kemerdekaan sampai sekarang (1945–sekarang)
Dalam dasawarsa tahun 1960, Direktur I Perhutani Jawa Tengah (sekarang
Perum. Perhutani Unit I Jawa tengah), bersama-sama Komandan
Inspeksi Kepolisian 94 Pati, memandang perlu untuk dibentuk Polisi
Chusus Kehutanan (PCK), yang bersifat mobile melalui pendidikan dan
latihan dasar kepolisian. Pembentukan pertama-tama ditujukan untuk
mengatasi dan menanggulangi gangguan keamanan hutan jati dalam
wilayah bekas Keresidenan Pati Jawa Tengah. Pendidikan dan latihan
(Diklat) Polisi Khusus Kehutanan Mobile Angkatan Pertama dengan
kekuatan 147 orang. Peresmian pelantikannya dilakukan oleh Menteri
Pertanian Mayor Jenderal TNI Soetjipto S. H., pada tanggal 21 Desember
1966 di Alun-alun Pati Jawa Tengah.
Tugas pokok Polisi Khusus Kehutanan yang kemudian disingkat Pol.
Hutan, meliputi:
1. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan
hasil hutan
2. menjaga kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang
disebabkan oleh pembuatan manusia dan ternak, kebakaran,
hama dan penyakit, serta gangguan alam lainnya.
Tugas pokok tersebut diselenggarakan dengan cara-cara berikut
ini, antara lain:
1. mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh
alam, hama, dan penyakit.
2. mencegah dan memberantas kejahatan dan pelanggaran yang
dilakukan terhadap hutan dan hasil hutan.