Page 181 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN
P. 181

168   Sudirman Sultan


            7.  Menetapkan kode etik, lambang, dan panji IPKI;
            8.  Menerbitkan KTA untuk 64 anggota pertama dan anggota lainnya; dan
            9.  Mengusulkan anggota Dewan Kehormatan IPKI untuk kongres IPKI 2014.
                Kongres IPKI II diselenggarakan di Hotel ARCH Bogor dari tanggal 28
            s.d. 31 Oktober 2014. Keputusan-keputusan yang dihasikan selama kongres
            adalah sebagai berikut.
            1.  Perubahan  AD/ART  Polisi  Kehutanan  menyangkut  keanggotaan.
                Anggota IPKI adalah seluruh Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud
                dalam Permenhut No. 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan, yaitu
                Polhut fungsional, baik di pusat maupun di daerah dan Polhut Perum
                Perhutani.  Sebagai  salah  satu  bentuk  bukti  sebagai  seorang  Polisi
                Kehutanan,  Polisi  Kehutanan  diwajibkan  mencatatkan  diri  sebagai
                anggota IPKI dan memiliki Kartu Tanda Anggota IPKI.
            2.  Anggota kehormatan IPKI dapat diusulkan oleh pengurus IPKI pusat,
                wilayah dan komisariat dari pejabat struktural sesuai kewenangannya
                dan  Polisi  Kehutanan  yang  telah  beralih  profesi,  tetapi  masih
                berkomitmen untuk mengembangkan organisasi Polhut.
            3.  Pernyataan laporan pertanggungjawaban pengurus IPKI periode 2011–
                2014 sah dan tidak ada keberatan.
            4.  Pengesahan  organisasi  dan  pengurus  baru  IPKI  Pusat  Periode  2014–
                2017.
            5.  Pengesahan program kerja IPKI periode 2014–2017.
                a.  Penyelesaian lagu Mars Polisi Kehutanan.
                b.  Pembentukan 13 IPKI Wilayah.
                c.  IPKI menjadi anggota International Ranger Federation.
                d.  Pengusulan adanya asuransi bagi Polisi Kehutanan.
                e.  Penerbitan KTA.
                f.   Sosialisasi keberadaan dan tujuan IPKI.
                g.  Pengembangan peluang-peluang usaha untuk organisasi.
            C.  Satuan Tugas Polhut (Satgas Polhut)

                Polhut,  dalam  operasionalisasi  pelaksanaan  tugasnya,  merupakan
            satu kesatuan komando operasi, sehingga pada setiap satuan kerja harus
            dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Polhut. Satgas Polhut pernah diatur dalam
            sebuah Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 597/Kpts-
            VI/1998 tentang Satuan Tugas Operasional Jagawana yang saat ini berubah
            nama menjadi Polhut.
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186