Page 180 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN

Dasar-Dasar Pengamanan Hutan 167

3. Jagawana; dan
4. Polisi Kehutanan, disingkat Polhut.

B. Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia (IPKI)

Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia (IPKI) adalah organisasi profesi
Polisi Kehutanan yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, komunikasi,
konsultasi, koordinasi, dan fasilitasi antara Polisi Kehutanan dengan
tenaga ahli atau profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, dan
pemerintah, baik nasional, maupun internasional. IPKI memegang amanah
untuk menyusun, menetapkan, dan menegakkan etika profesi dalam bekerja
sebagai Polisi Kehutanan.
Kongres IPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 15 Desember
2011 di Hotel Cemara Jakarta dihadiri oleh 68 (enam puluh delapan)
perwakilan dari 26 provinsi. Kongres ini ditujukan untuk mendeklarasikan
berdirinya Organisasi Profesi Polisi Kehutanan, menetapkan AD ART, memilih
dan menetapkan pengurus dan menetapkan program kerja IPKI.
IPKI dideklarasikan pada tanggal 14 Desember 2011 di Hotel Cemara
Jakarta dihadiri oleh 68 (enam puluh delapan) perwakilan Polisi Kehutanan
dari 26 provinsi di Indonesia, sehingga setiap tanggal 14 Desember 2011
ditetapkan sebagai hari kelahiran IPKI. Pertemuan ini difasilitasi oleh
Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan mengundang perwakilan
Polisi Kehutanan dari 26 provinsi dengan Surat Nomor: UN.106/IV/PPH-
5/2011 Tanggal 7 Desember 2011 tentang Undangan Pembentukan
Organisasi Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia (IPKI) Pusat. Pertemuan ini
merupakan tindak lanjut dari hasil workshop Peningkatan Profesionalime
Polisi Kehutanan yang dilaksanakan pada awal tahun 2011 di Hotel Ririn.
Program Kerja IPKI I Periode 2011–2014 adalah sebagai berikut, antara lain:

1. Mendukung pembentukan IPKI wilayah sementara, sebanyak 13 provinsi;
2. Menarik iuran anggota sebesar Rp 5.000,00 per bulan;
3. Menggunakan media internet dan media handphone sebagai media sosialisasi
dan komunikasi;
4. Menyelesaikan legalitas organisasi profesi atau badan hukum organisasi IPKI;
5. Membuka keanggotaan IPKI melalui penyebaran blangko pendaftaran dengan
menggunakan media sosial;
6. Sosialisasi keberadaan dan tujuan organisasi profesi IPKI melalui kepala
UPT;