Page 179 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN

166 Sudirman Sultan

Terdapat beberapa kebijakan yang berhubungan dengan Kepolisian
Khusus, yaitu:
1. Surat Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962 tentang Alat-
alat Kepolisian Khusus dari Instansi/Jawatan Sipil yang oleh atau
Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tugas-tugas
Kepolisian dibidangnya masing-masing.
2. Instruksi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Nomor Pol, 40/
Instr/MK/1964 Tanggal 25 Agustus 1964 tentang Pembinaan dan
Tata Laksana Koordinasi/Pengawasan Alat-alat/Badan-badan
Kepolisian Khusus.
3. Instruksi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Nomor Pol.
117/Instr/KM/1965 Tanggal 8 Desember 1965 tentang Pedoman
Pembinaan dan Penggunaan Alat-alat Kepolisian Khusus; Keputusan
Bersama Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dan Menteri
Pertanian Nomor Pol. 137/SK/MK/1966 6/MP/1966 tentang
Pengamanan Hutan (segala kegiatan dan usaha pengamanan
kehutanan diselenggarakan oleh Organisasi POLISI KHUSUS
KEHUTANAN disingkat POL. HUTAN).
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/Um/3/1982
Tanggal 27 Maret 1982 tentang Polisi Khusus Kehutanan untuk
Seluruh Wilayah Indonesia, dengan perbedaan yang tegas antara
Polisi Khusus Kehutanan Teritorial dan Polisi Khusus Kehutanan
Mobil (yang saat ini berlaku dilingkungan Perum Perhutani).
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 471/Kpts-II/1988
Tanggal 30 September 1988 tentang Pemberian/Penggunaan
Nama/Istilah Bagi Alat-alat Kepolisian Khusus Kehutanan dengan
nama “JAGAWANA”.
6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 378/Kpts-V/1999
Tanggal 28 Mei 1999 tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 471/Kpts-II/1988 tentang Pemberian/
Penggunaan Nama/ Istilah Bagi Alat-alat Kepolisian Khusus dengan
nama “Jagawana” diganti dengan nama/istilah POLISI KEHUTANAN
atau disingkat POLHUT.
Dari beberapa peraturan dan kebijakan tersebut, setidaknya dapat
diketahui sejarah perubahan nama Polisi Kehutanan (Polhut) yang kita
kenal saat ini, yaitu:
1. Polisi Chusus Kehutanan, disingkat PCK;
2. Polisi Khusus Kehutanan, disingkat Pol. Hutan;