Page 115 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat

102 Sudirman Sultan

1. pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan
hak di Provinsi di Pulau Jawa dan Bali; dan
2. pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan
hak di Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budi
daya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia,
kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa,
kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan,
randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon,
dan petai, atau kayu jenis lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
Dalam pengawasan angkutan hasil hutan hak, Polhut harus memahami
hal-hal berikut ini.

1. Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang
tumbuh secara alami tetap mengikuti ketentuan PUHH kayu yang
berasal dari hutan negara.
2. Nota angkutan diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai
DKP.
3. Nota angkutan lanjutan diterbitkan oleh GANISPHPL—PKB yang
bekerja di TPKRT (Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar) dengan
mencantumkan nomor nota angkutan sebelumnya dan berlaku sebagai
DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok).
4. Blangko nota angkutan dan nota angkutan lanjutan dapat dilakukan
dengan fotokopi dan pengisiannya dapat dilakukan dengan tulis tangan.
5. Masa berlaku nota angkutan dengan nota angkutan lanjutan
mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal dan jika terjadi
hambatan dalam pengangkutan, maka dibuat surat keterangan oleh
pengemudi atau nakhoda di atas kertas bermaterai cukup.
6. Pengangkutan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari hutan
hak yang tidak dilengkapi dengan nota angkutan dan atau nota
angkutan lanjutan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
7. Penerbit nota angkutan dan nota angkutan lanjutan yang tidak dapat
membuktikan dokumen hak atas tanah, dikenakan sanksi pidana sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. TPKRT atau industri primer atau penerima kayu yang menerima kayu
yang tidak sesuai aturan ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.