Page 15 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat

2 Sudirman Sultan

k. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan
lingkungannya (ekosistem).
l. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan
dalam rangka upaya konservasi tanah dan air.
3. Wewenang (Pasal 6 dan 7)
Pasal 6
a. Mengadakan patroli di dalam kawasan hutan dan wilayah
sekitarnya.
b. Memeriksa surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan
pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah
sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah
Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Polhut tersebut
untuk memeriksa hasil hutan.
c. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang terjadi di
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana
bidang kehutanan.
e. Dalam hal tangkap tangan, tersangka wajib ditangkap untuk
diserahkan kepada Penyidik Kepolisian RI.
f. Membuat dan menandatangani laporan terjadinya tindak pidana
bidang kehutanan.
Pasal 7
Dalam hal didapatkan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak
pidana, satuan Polhut, sesuai dengan ketentuan Pasal 6, dapat
melakukan pemeriksaan adanya tindak pidana, untuk selanjutnya
diserahkan kepada Penyidik PNS Kehutanan atau Penyidik Polri untuk
penyidikannya.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.75/Menhut-II/2014, tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi
Kehutanan, antara lain:
a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan,
hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar; dan
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan
dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.
Sedangkan, pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011, tentang Jabatan