Page 34 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat

Dasar-Dasar Pengamanan Hutan 21

digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya ialah pemalsuan
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), tanda tangan, pembuatan
stempel, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operansi ini sudah
diatur secara tegas dalam Pasal 14 huruf a dan b, UU No. 18 Tahun
2013.
5. Penggelapan (Pasal 372–377KUHP)
Kejahatan illegal logging, antara lain: over cutting, yaitu penebangan
di luar area konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target
kuota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem
tebang habis, sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih,
mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari
jumlah yang sebenarnya.
6. Penadahan (Pasal 480 KUHP)
Dalam KUHP, penadahan yang berasal dari kata dasar “tadah” adalah
sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau
pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asing “heling” (Penjelasan
Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut, dijelaskan oleh R. Soesilo10, bahwa
perbuatan itu dibagi menjadi dua, yaitu (1) perbuatan membeli atau
menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan,
dan (2) perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang
diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana
dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 900 (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak dilakukan
dalam transaksi perdagangan kayu ilegal, baik di dalam maupun di luar
negeri. Bahkan, terdapat kayu-kayu hasil illegal logging yang diketahui
oleh pelaku, baik penjual maupun pembeli. Modus ini pun telah diatur
dalam Pasal 12 huruf k UU No. 18 Tahun 2013.
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Kehutanan

Jenis-jenis tindak pidana kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, antara lain:
1. Kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan oleh pemegang izin
a. Pasal Pelanggaran, Pasal 50 ayat (2): “Setiap orang yang diberikan
izin pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan
kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.”