Page 30 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat
P. 30

BAB III

                    TINDAK PIDANA KEHUTANAN






             A.  Pengertian

                 Istilah  tindak  pidana  berasal  dari  istilah  strafbaar  feit,  yang  dikenal
             dengan  hukum  pidana  Belanda.  Walaupun  istilah  ini  terdapat  dalam
             Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga Wetboek van
             Strafrecht (WvS) Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi
             tentang hal yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. Oleh karena itu,
             para ahli hukum berusaha mengartikan istilah tersebut. Sayangnya, sampai
             kini, belum ada keseragaman pendapat para ahli.

                 Para pakar hukum pidana memberikan definisi sraftbaar feit sebagai
             berikut.
             1.  Vas  menyatakan  bahwa  delik  adalah  feit  yang  dapat  dihukum
                 berdasarkan undang-undang.
             2.  Van  Hamel  menyatakan  bahwa  delik  adalah  suatu  serangan  atau
                 ancaman terhadap hak-hak orang lain.
             3.  Simons  menyatakan  bahwa  delik  adalah  suatu  tindakan  melawan
                 hukum  yang  telah  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  seseorang  yang
                 tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-
                 undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai
                 hukuman karena beberapa alasan, antara lain:
                 a.  Syarat  adanya  delik  ialah  adanya  suatu  tindakan  yang  dilarang
                     ataupun diwajibkan oleh undang-undang, yang telah dinyatakan
                     sebagai suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman atas larangan
                     atau kewajiban tersebut.
                 b.  Agar suatu tindakan itu dapat dikenai hukuman, tindakan tersebut
                     harus  memenuhi  semua  unsur  dalam  delik  sebagaimana  yang
                     dirumuskan dalam undang-undang.
                 c.  Pada  hakikatnya,  setiap  delik  sebagai  pelanggaran  terhadap
                     larangan  atau  kewajiban  menurut  undang-undang  tersebut,
                     merupakan suatu tindakan melawan hukum.



                                              17
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35