Page 92 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat

Dasar-Dasar Pengamanan Hutan 79

ada tidaknya kaitan antara tindak pidana itu dan atau ada tidaknya
perbedaan waktu.
Contoh:
Tersangka melakukan pembukaan area perkebunan dalam kawasan
hutan. Namun, dalam pembukaan area tersebut, terjadi pula
penebangan pohon dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, penerapan
pasalnya adalah sebagai berikut.
“Melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b dan
Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b UU No. 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.”
4. Penerapan pasal alternatif
Pasal alternatif digunakan apabila penyidik ragu terhadap pasal yang
dipersangkakan, dalam hal ini tindak pidana itu tidak satu jurusan
(pasal dalam bab yang berbeda, tetapi mengatur perbuatan yang
hampir sama), dengan penulisan pasal yang ketentuan pidananya
terberat di depan. Apabila pasal yang di depan telah terbukti, maka
pasal berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
Contoh:
“Melanggar Pasal 365 atau Pasal 339 KUHP”
5. Penerapan pasal primer subsider
Pasal primer subsider digunakan apabila penyidik ragu terhadap tindak
pidana yang dipersangkakan. Dalam hal ini, tindak pidana satu jurusan
(pasal dalam satu bab mengatur tentang kejahatan yang sama), dengan
cara penulisan “Primer Pasal terberat Subsider Pasal yang lebih ringan”.
Hal ini dimaksudkan bila dalam persidangan telah terbukti pasal primer,
maka pasal subsider tidak perlu dibuktikan lagi.
Contoh:
“Melanggar pasal, Primer Pasal 340 Subsider Pasal 338 lebih Subsider
Pasal 351 ayat (3) KUHP”
6. Penerapan pasal kombinasi atau gabungan
Penerapan pasal kombinasi dilakukan dengan menggunaan persangkaan
pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Akan tetapi, masih dapat
digunakan penerapan pasal Primer Subsider dan Alternatif.
Contoh Penerapan Pasal:
Persangkaan Pertama:
“Melanggar Pasal 365 jo. Pasal 55 (1) ke-le atau Pasal 339 jo. Pasal 55
(1) ke-le KUHP dan Pasal 1 (1) UU Drt 12/1951 dan Pasal 285 KUHP”