Page 89 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat

76 Sudirman Sultan

D. Penangkapan Dengan Surat Perintah

Penangkapan dengan surat perintah dilakukan apabila tersangka
telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut dan tidak memenuhi
panggilan tersebut, tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat 2 KUHAP).
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat
tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang
mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian singkat
perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa (Pasal 18
ayat 1 KUHAP).

Apabila penangkapan tidak dapat dilakukan secara mandiri, maka
petugas dapat melakukan permintaan bantuan penangkapan ke penyidik
Polri. Permintaan bantuan penangkapan disertai dengan laporan penyidikan
dan alasan/pertimbangan dan keadaan yang mendorong perlunya dilakukan
penangkapan.
Atas permintaan tersebut, Penyidik Polri dapat mengabulkan
atau menolaknya, setelah terlebih dahulu mempelajari dan
mempertimbangkannya. Kemudian keputusan tersebut diberitahukan
kepada PPNS disertai pertimbangan dan alasan-alasannya. Dalam hal
permintaan dikabulkan dan penangkapan telah dilaksanakan, tanggung
jawab yuridis yang mungkin timbul sebagai akibat penangkapan tersebut
dilaksanakan secara bersama-sama (tanggung jawab berimbang).
Ketentuan khusus penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 38
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan
kerusakan hutan adalah sebagai berikut, antara lain:
1. Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga
keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti
permulaan yang cukup untuk paling lama 2x24 (dua kali dua puluh
empat) jam.
2. Dalam hal waktu untuk pemeriksaan belum mencukupi, atasan langsung
penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan
tersebut untuk paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
Setelah dilakukan penangkapan, harus dibuat Berita Acara Penangkapan
yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan penangkapan dan orang
yang ditangkap, serta orang yang menyaksikan. Jika orang yang ditangkap
tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas,