Page 86 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat
P. 86
BAB IX
PENANGKAPAN
A. Pengertian dan Dasar Hukum
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik yang berupa pengekangan
kebebasan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu apabila
terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan
atau peradilan dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini (Pasal 1 butir 20 KUHAP). Tindakan penangkapan dalam hal
ini bersifat represif yang berhubungan dengan peradilan, yaitu untuk
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.
Dasar hukum penangkapan dinyatakan dalam Pasal 17 KUHAP, sebagai
berikut.
“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”
Berdasarkan pasal ini, penangkapan dapat dilakukan apabila terdapat
hal-hal berikut ini, antara lain:
1. Adanya seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana KUHAP
tidak menjelaskan hal yang dimaksud diduga keras, namun akan sangat
tepat apabila diduga keras diidentikkan dengan “sangat diduga”,
sehingga untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang
diduga telah melakukan tindak pidana kehutanan, orang tersebut
tidak cukup diberi status “patut diduga”, melainkan harus ada bukti-
bukti yang menunjang bahwa orang tersebut “sangat diduga” telah
melakukan tindak pidana kehutanan.
2. Terdapat Bukti Permulaan yang Cukup
Penangkapan dilakukan atas dasar “bukti permulaan yang cukup”. Bukti
permulaan yang cukup ini memberikan kesimpulan yang menunjukkan
bahwa benar telah terjadi tindak pidana kehutanan dan yang akan
ditangkap adalah pelakunya. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua
73
