Page 49 - E-MODUL

hukum dasar yang tertulis disebut juga Undang-Undang Dasar,
sedangkan konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga
konvensi, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek-praktek penyelengaraan negara meskipun tidak tertulis. Dengan
demikian, konstitusi lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang
Dasar (UUD), atau UUD merupakan salah aatu bagian dari konstitusi.

Menurut James Bryce, suatu konstitusi menetapkan:

a. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen
b. Fungsi dari lembaga-lembaga tersebut
c. Hak-hak tertentu yang ditetapkan.
Sedangkan menurut JF. Strong, konstitusi mengatur:

a. Kekuasaan permerintah
b. Hak-hak dari yang diperintah
c. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

2. Fungsi UUD (Konstitusi)
Fungsi UUD/koostituel, dapat ditinjau dari sudut
penyelenggaraan pernerintahan atau berdasarkan tujuannya.
Ditinjau dari sudut pemerintahan, fungsi UUD/kanstitusi sebagai
landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu
sistem ketatanegaraan yang pasti yang pokok-pokoknya dalam suatu
aturan-aturan konstitusi atau UUD-nya.
Sedangkan ditinjau dari sudut tujuannya, fungsi
UUD/konstitusi adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga
negara atau masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

3. Isi atau Muatan Konstitusi
Menurut A.A.H. Struycken, UUD sebagai suatu konstitusi
yang tertulis merupakan dokumen format yang memuat
a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau
b. Tingkatan-tingkatan perkembangan tertinggi ketatanegaraarn
bangsa.
c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik
waktu sekarang maupun yang akan datang.
d. Suatu keinginan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa
hendak dipimpin.
Menurut Sri Sumantri, UUD atau konstitusi pada umumnya
memuat :

40