Page 51 - E-MODUL

diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September
1944.

Karena Jepang terus menerus terdesak, maka pada tanggal
29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua
kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang
dituangkan dalam Maklumat Ganseikan (Pembesar Tertinggi Sipil
dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23.

Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI), Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan
usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah
Jepang untuk dapat dipertimbangkan. BPUPKI resmi dibentuk pada
tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang,
Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.)
Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk
menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua
muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase
"Yosio (orang Jepang), Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji
Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI
(semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel
Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang
terdiri dari: 62 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan
nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang
anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer
Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak
suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya
hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja).

Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa
persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan
yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu sebagal
berikut:

a. Persidangan Resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-
1 Juni 1945
Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan
dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan
BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In", yang pada
zaman kolonial Bolanda gedung tersebut merupakan gedung
Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga "Dewan

42