Page 52 - E-MODUL

Perwakilan Rakyat Hindia Belanda" pada masa penjajahan
Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung
Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6-Jakarta. Namun
masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI
yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai
pada keesokan harinya, yakni pada fanggal 29 Mei 1945, dan
berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan
untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara
"Indonesia Merdeka" serta merumuskan dasar negara Indonesia.
Upacara polantikan dan seremonial pembukaan masa
persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh
anggota BPUPKI dan juga dua orang pembesar militer Jepang,
yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang
menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal
Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa
persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama
empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI.
Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas
pandangan mengonai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati
berbentuk "Negara Kesatuan Republik Indonesia" (NKRI"),
kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini,
BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia
terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang- Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab
Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik
Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam
masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah
mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan
nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar
negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :
1) Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin,
S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan
lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu :
a) Peri Kebangsaan;
b) Peri Kemanusiaan;
c) Peri Ketuhanan;
d) Peri Kerakyatan;

43