Page 157 - sektorpublik
P. 157
pelayanan publik maka para pe-nyelenggara tersebut juga di awasi oleh
lembaga Negara yang dikenal sebagai Lembaga Ombudsman. Melalui
lembaga ombudsman, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait
dengan persoalan pelayanan publik yang diterima.
Disamping melalui lembaga Negara seperti ombudsman, masih ada
beberapa alat akuntabilitas sosial yang bisa digunakan yaitu:
1. Pengawasan pemerintah oleh DPR/DPRD.
2. Pengawasan administrasi/prosedur.
3. Sistem audit oleh lembaga negara BPKP maupun BPK serta auditor
internal pemerintah (inspektorat / bawasda).
4. penegakan hukum melalui kepolisian dan kejaksaan.
5. Pembentukan komisi pengawasan.
Untuk melengkapi proses pengawasan yang secara formal telah
dilakukan oleh negara, masyarakat sebagai penerima manfaat/pemangku
kepentingan juga berhak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja
dan proses pelaksanaan pelayanan publik agar lebih baik. Pengawasan
tersebut bisa kita lakukan secara langsung seperti metode yang bebe-rapa
tahun belakangan ini telah dikembangkan di Indonesia yaitu Audit Sosial.
D. Stategi Kualitas Pelayanan Publik (Strategic Quality Of Public
Services)
Sebagaimana yang telah diutarakan pada lembaran sebelumnya,
pelayanan public merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta
aparaturnya kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan
mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan
seperti yang kita ketahui bahwa salah satu esensi dari kepemerintahan
154
