Page 172 - sektorpublik

mandat dari Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.
Menurut Ateh, substansi yang tertuang dalam pedoman ini telah

mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan pedoman yang
berlaku tahun sebelumnya. “Perubahan ini terkait dengan pembobotan

penilaian, pemberian predikat, Road Map Reformasi Birokrasi serta

diselaraskan dengan RPJMN 2015 – 2019 yang merupakan program kerja
kabinet kerja,” ujarnya seraya menambahkan bahwa penyusunan

pedoman ini melibatkan i Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP serta
sejumah pakar yang relevan.

Adapun komponen yang dievaluasi mencakup perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal
dan capaian kinerja itu sendiri. Dijelaskan, perencanaan kinerja mencakup

Renstra, penganggaran kinerja, serta perjanjian kinerja. Dalam hal ini,
penilaian dilakukan terhadap sejauh mana suatu instansi pemerintah telah

membuat perencanaan program yang memberikan manfaat atau hasil atas

penggunaan anggaran yang dialokasikan.
Pengukuran kinerja menggambarkan tentang tolok ukur

keberhasilan instansi tersebut, dengan ukuran kinerja yang jelas, akan
mendorong setiap instansi pemerintah memfokuskan seluruh sumber daya

yang ada untuk menjawab pertanyaan, untuk apa organisasi didirikan.
Untuk pelaporan kinerja, terkait dengan sejauh mana instansi pemerintah

mampu menjelaskan kinerjanya sesuai dengan anggarannya kepada

masyarakat, stakeholder dan pihak yang berkepentingan lainnya.
Sementara evaluasi kinerja internal mencakup upaya-upaya instansi

pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ada serta
merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan yang diperlukan. “Untuk

169