Page 177 - sektorpublik
P. 177
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan
perilaku yang dibutuhkan.
Salah satu dimensi kualitas pelayanan yang harus diperhatikan
adalah responsivitas. Sebagai aparatur negara, pegawai harus selalu
memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhan pelanggan atau
masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini harus dilakukan dengan cepat dan
responsif sehingga pelayanan yang diberikan dinilai berkualitas.
Di era pemerintahan modern dewasa ini, fungsi pokok birokrasi
dalam Negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan Negara dan
menjadimenjadi alat rakyat/masyarakatdalam mencapai tujuan suatu
Negara.
Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015
tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 31 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB, maka
fungsi dari Aparatur Birokat itu yakni Pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang sistem pengawasan, penerapan sistem integritas, dan
pengelolaan pengaduan masyarakat. Kenyataannya fungsi birokrasi
pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat pada
umumnya mengidentikan birokrasi sebagai proses berbelit, belit, waktu
yang lama, biaya yang banyak, dan pada akhirnya menimbulkan keluh
kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak adil dan tidak efisien. Sikap
mental yang arogan dan etos kerja rendah dikalangan birokrat sering
menjadi sumber masalah bagi peningkatan kualitas pelayanan publik
selama ini.
174
