Page 133 - ETPEM2016
P. 133

3.2.5 Etika Kehidupan Berbangsa

                     Etika  kehidupan  berbangsa  dapat  diartikan  sebagai  sistem
               nilai/norma etik suatu bangsa yang dijadikan acuan, standar, dan
               kaidah  perilaku  baik-buruk  seseorang  atau  sekelompok  orang
               dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam
               Ketetapan  MPR-RI  No.  VI/MPR/2001  tentang  Etika  Kehidupan
               Berbangsa  dinyatakan  bahwa  Etika  Kehidupan  Berbangsa  (EKB)
               merupakan  rumusan  yang  bersumber  dari  ajaran  agama,
               khususnya  yang  bersifat  universal,  dan  nilai-nilai  luhur  budaya
               bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam
               berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

               Etika  Kehidupan  Berbangsa  meliputi  etika-etika  1)  Sosial  dan
               Budaya,  2)  Politik  dan  Pemerintahan,  3)  Ekonomi  dan  Bisnis,  4)
               Penegakan Hukum yang Berkeadilan, 5) Keilmuan, dan Lingkungan.
                     Etika  Sosial  dan  Budaya  dimaksudkan  untuk  menumbuh-
               kembangkan kembali kehidupan bangsa Indonesia yang berbudaya
               tinggi dengan cara menggugah, menghargai dan mengembangkan
               budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu
               melakukan  adaptasi,  interaksi  dengan  budaya  bangsa  lain  dan

               proaktif menghadapi tuntutan globalisasi.
                     Etika  Politik  dan  Pemerintahan  dimaksudkan  untuk
               mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta
               menumbuhkan  suasana  politik  yang  demokratis  yang  bercirikan
               keterbukaan,     bertanggungjawab,     tanggap    akan    aspirasi
               masyarakat,  menghargai  perbedaan,  jujur  dalam  persaingan,
               kesediaan menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung
               HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  dan  keseimbangan  antara  hak  dan
               kewajiban  dalam  kehidupan  berbangsa.  Jika  diaplikasikan  secara

                                                                             117
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138