Page 242 - ETPEM2016

kedinasan dan kehidupan pribadinya sehari-hari. Dalam artinya

sebagai pegangan praktis, etika pemerintahan di Indonesia
merupakan seperangkat asas, nilai, dan norma etik yang bersumber
dari mulai yang tertinggi agama sampai yang terrendah
perintah/petunjuk atasan untuk menjalankan tugas-tugas
pemerintahan. Tujuan kehadirannya adalah untuk melindungi
kepentingan masyarakat dari penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan aparatur pemerintah.
Aplikasi etika pemerintahan dalam arti pegangan praktis
mengandung dua segi (dimensi), yaitu kekuatan dan polanya.
Kekuatan seseorang dalam mengaplikasikan etika pemerintahan

terjelmakan dalam keetikan perilaku nampaknya. Sedangkan
polanya, aplikasi pemerintahan dilakukan melalui pola peragaan
dan pola pelakonan. Pola peragaan merupakan kerangka proses
aplikasi yang didasari etika otonom, sedangkan pola pelakonan
merupakan kerangka proses aplikasi yang didasari etika
heteronom. Etika otonom terjadi melalui proses belajar yang
digerakkan oleh kesadaran etisnya sehingga pelaku memiliki
pendirian yang kuat untuk berperilaku etis atas kehendak sendiri.

Sedangkan etika heteronom terjadi melalui proses penurutan,
peniruan, dan penaatan etika yang dikendalikan oleh pihak luar
dirinya.
Tingkat keetikan perilaku aparatur pemerintah sangat
tergantung pada faktor-faktornya, baik faktor internal maupun
faktor eksternal. Faktor internal yang sangat dominan adalah
kompetensi etiknya, yakni kemampuan seseorang untuk
melakukan perbuatan yang bernilai baik secara moral yang

226