Page 237 - ETPEM2016

ditekankan pada auditing keuangan dan aset. Akan lebih

lengkap jika disertai dengan supervisi keetikan yang umum
untuk membimbing dan mengarahkan pegawai agar mereka
terhindar dari perbuatan yang dinilai melanggar norma etik
selain melanggar norma hukum pemerintahan.
5) Seiring dengan semangat pemberian otonomi daerah, perlu
dibuat kebijakan pusat yang mengarahkan daerah-daerah
untuk membuat perda tentang penciptakaan iklim etis yang
sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Daerah-
daerah selain diminta inisiatifnya sendiri berdasarkan asas
otonomi, diarahkan dan lebih dipertegas untuk mengangkat

nilai-nilai kearifan lokal. Apabila diarahkan, kemungkinan
banyak daerah yang melakukan gerakan-gerakan etis
berdasarkan nilai kearifan lokalnya masing-masing. Contoh,
Perda Kabupaten Cianjur No. 3 tahun 2006 tentang Gerakan
Masyarakat Yang Berakhlaqulkarimah merupakan salah satu
payung hukum untuk menciptakan iklim etis di Cianjur
berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Cianjur.
6) Selain kegiatan-kegiatan itu, perlu dilakukan pula dengan

sungguh-sungguh pengkondisian faktor eksternal keetikan
perilaku aparatur pemerintah dengan berbagai cara yang
sesuai dengan dinamika masyarakat, misalnya pendidikan
etika di lingkungan keluarga, penegakan hukum, pembinaan
teknis kontrol sosial, pemberitaan success story tokoh-tokoh
bangsa yang menonjol kepribadian etisnya, dan aktivitas public
relations lainnya.

221