Page 235 - ETPEM2016

dianut. Menurut Umar (dalam Heryati, 2007:11), peran

pengawasan sangatlah penting dalam suatu organisasi untuk
pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi. Karena itu,
tanpa disertai supervisi, hasil dari proses komunikasi dan sosialisasi
sulit dicapai.
Suatu fenomena yang menggembirakan sekarang dalam
kaitannya dengan hal ini adalah adanya pembentukan lembaga-
lembaga pengawas kode etik di berbagai instansi pemerintah
walaupun penamaannya berbeda-beda seperti badan/dewan
kehormatan, komite etik atau majelis etika. Lembaga tersebut
dapat membantu penanganan persoalan-persoalan etika yang

dihadapi di masing-masing instansi pemerintah. Dalam kaitannya
dengan ini, perlu dipertimbangkan oleh pemerintah tentang
pemberian bahan/bimbingan tentang etika pemerintahan bagi
keseluruhan pimpinan lembaga tersebut melalui berbagai cara, a.l
penataran-penataran etika pemerintahan.
Upaya penciptaan iklim etis secara mikro (di lingkungan tiap-
tiap instansi pemerintah) seperti yang telah dibahas tadi, perlu
diperkuat dengan penciptaan iklim etis secara makro (lingkup

nasional/daerah). Beberapa kegiatan yang dapat dipilih antara lain
sebagai berikut:
1) Melanjutkan kebijakan yang mendorong aparatur pemerintah
untuk berperilaku etis dan menghapus kebijakan yang dapat
memberi peluang untuk berperilaku tidak etis, antara lain
penyempurnaan aturan tentang standar kompetensi jabatan
dalam pemerintahan. Standar kompetensi teknis dan

219