Page 236 - ETPEM2016

manajerial perlu dilengkapi dengan standar kompetensi

etiknya masing-masing secara eksplisit dan lengkap/rinci.
2) Melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai asing yang dapat
mengganggu tatanan nilai-nilai kebangsaaan dan membuat
rumusan langkah konkrit tentang bagaimana menangkalnya.
Saat ini banyak nilai asing yang mempengaruhi gaya hidup
dalam bentuknya yang negatif menurut tatanan budaya yang
ada di tanah air. Bukan tidak mungkin, keadaan ini merupakan
kesengajaan pihak luar tertentu dalam rangka
mengaplikasikan konsep perang modern yang bertujuan
melemahkan ketahanan bangsa Indonesia (a.l perusakan

ahlak). Jika tidak diidentifikasi dan tidak ditangkal secara
sungguh-sungguh, keadaan lebih buruk yang akan terjadi bisa
lebih hebat dari yang terjadi sekarang sehingga dapat
mengancam eksistensi NKRI dari aspek ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, agama, pemerintahan, pertahanan
dan keamanan.
3) Mengkomunikasikan berbagai nilai/norma etik dari seluruh
sumber etika pemerintahan kepada semua aparatur

pemerintah (dalam arti luas) di semua tingkatan pemerintahan
melalui berbagai cara, terutama melalui edukasi (diklat umum,
prajabatan, penjenjangan, fungsional, teknis, atau diklat
khusus keetikan).
4) Melakukan supervisi aplikasi etika pemerintahan secara
berkala di semua tingkatan pemerintahan. Sistem pengawasan
yang selama ini digunakan telah membaik, tetapi masih lebih

220