Page 53 - Candi Indonesia (Jawa)
P. 53
Ketika pengelolaan warisan When the management of cultural
budaya masih mengutamakan dominansi heritage is still rely on the role of the state
peranan negara dan bahkan menjadi and even become part of the government
bagian dari birokrasi pemerintah, hak bureaucracy, the rights and the role of
dan peran partisipatif masyarakat belum terakomodasi. community participation have not been accommodated.
Kini, pelestarian tidak boleh hanya memperhatikan Now, preservation should not only pay attention to
kepentingan cagar budaya tetapi juga masyarakat the cultural heritage, but also to the interests of the
sebagai pemilik sahnya. Dua kepentingan itu harus community as its rightful owners. Both interests must
seimbang tanpa mengabaikan prinsip pelestariannya. be balanced by taking into consideration the principles
Dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2010 of preservation. After the issuance of the Law No. 11
tentang Cagar Budaya, konsep pelestarian cagar budaya year 2010 on Cultural Heritage, the concept of cultural
sudah bergeser. Cagar budaya tidak lagi hanya menjadi heritage preservation has shifted. Cultural heritage is
urusan pemerintah dan akademisi semata, tapi juga not only a matter for the government and academics
tanggung jawab masyarakat. Masyarakat kini memiliki anymore, but also a responsibility of communities.
hak untuk memperoleh manfaat positif atas warisan &RPPXQLWLHV KDYH WKH ULJKW WR JHW SRVLWLYH EHQHÀW IURP
budayanya. their cultural heritage.
Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh instansi As a matter of fact, activities of the preservation
pelestari selama puluhan tahun untuk melestarikan agencies for decades to preserve the cultural heritage,
cagar budaya sejak sebelum dan digunakannya prior to and since the implementation of the Dutch
landasan hukum peninggalan Pemerintah Hindia East Indies Government Monumenten Ordonnantie
Belanda 0RQXPHQWHQ 2UGRQQDQWLH No. 19 tahun 1931 No. 19 year 1931 Staatblad 238 (revised in 1934) as
6WDDWVEODG 238 (diperbaiki tahun 1934), kemudian a legal basis, and then the Law No. 5 year 1992 on
Undang-undang No. 5 tahun 1992 tentang Cagar Cultural Heritage up to the new law, have brought
Budaya sampai dengan undang-undang yang baru D ORW RI SRVLWLYH UHVXOWV 7KH ÀUVW VWDJH RI %RUREXGXU
banyak memberikan hasil positif. Diawali oleh Proyek Restoration Project started from 1907-1911 was
Pemugaran Candi Borobudur tahap pertama tahun IXOO\ ÀQDQFHG E\ WKH 'XWFK (DVW ,QGLHV *RYHUQPHQW
1907 – 1911 yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah After Indonesia becomes a member of the UN and a
Hindia Belanda. Setelah masuk menjadi anggota member of UNESCO, Indonesia through UNESCO
PBB, dengan sendirinya Indonesia menjadi anggota appealed to the world to help support the restoration of
UNESCO, melalui UNESCO kemudian negara kita %RUREXGXU 7HPSOH $IWHU ,QGRQHVLD UHFHLYHG ÀQDQFLDO
menghimbau dunia untuk ikut mendukung pemugaran support from Pelita fund and UNESCO, the restoration
Candi Borobudur. Melalui dana Pelita dan UNESCO, EHJDQ LQ DQG ÀQLVKHG LQ DQG LQDXJXUDWHG
pada tahun 1975 mulailah dilakukan pemugarannya
27
