Page 253 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan

Dra. Triana Wulandari, M.SI., dkk. (eds.)

5) Kepada Menteri Luar Negeri dikirim pernyataan mendukung
sepenuhnya usaha Pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat ke
dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

k. Agar ditentukan syarat-syarat bagi pegawai yang ditempatkan
di luar Negeri, sebagai berikut:

1) Pegawai laki-laki yang ditempatkan di Luar Negeri, sedapat
mungkin yang telah kawin dengan perempuan Indonesia dan
men-junjung tinggi kebudayaan nasional.
2) Istri dari semua pegawai yang ditempatkan di luar negeri,
perlu diberi pendidikan dalam bahasa asing, cara bergaul dan etiket,
kebudayaan nasional dan pergerakan perempuan.

3. Pimpinan Sekretariat baru masa 1955-1957:

Ketua : Ny. Mr. Maria Ulfah Santoro (perorangan),
Wakil Ketua : Ny. Mr. Nani Soewondo (Perwari),

Penulis I : Ny. Artinah Samsuddin (Muslimat).

Penulis II : Ny. Theodora Walandouw (PWKI),
Bendahari : Nn. Muljati (PPI sekarang Kolonel Muljati),

Ketua Komisi Hukum : Ny. Mr. Tuti Harahap.

4. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah
Kongres.
a. Tahun 1955/1956.

1) Pada bulan Oktober 1955 oleh Kepala Jawatan Agama Jawa
Barat di Bandung bersama organisasi anggota Kongres Wanita
Indonesia tingkat propinsi, didirikan Badan Penasehat Perka-winan
dan Penyelesaian Perceraian (BP 4). Dalam bulan Maret 1956 di
Jakarta dibentuk oleh Kepala Jawatan Agama bersama organisasi
anggota Kongres Wanita Indonesia, Panitia Pena-sehat Perkawinan

221
221