Page 295 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan

Dra. Triana Wulandari, M.SI., dkk. (eds.)

Jakarta, ditandatangani naskah Keputusan Bersama tentang
berdirinya “Badan Kerja Sama Dharma Pertiwi” (BKS Dharma
Pertiwi) oleh para Ketua Umum ke 4 organisasi istri ABRI yaitu oleh:
Ny. S.R. Lasmindar (Persit Kartika Chandra Kirana), Ny. Susilo
(Yalase-nastri), Ny. Budiardjo (PIA Ardhya Garini), dan Ny. B.
Suwito (Bhayangkari). Perlu diketahui bahwa pada waktu itu Ketua
thnum organisasi istri ABRI belum dijabat secara fungsionil.

Sejak saat itu ke 4 organisasi tersebut telah menjalankan kegiatan
yang sama sifat dan tujuannya serta mengadakan kerja sama di bidang
sosial. Kejadian ini diikuti oleh daerah dengan terbentuknya BKS
Dharma Pertiwi yang bcrsifat lokal dan tidak ada hubungannya satu
sama lain.
3. Peranan Wanita dalam pengganyangan Gestapu/PKI

Setelah peristiwa G 30 S, pada 1 Oktober 1965 Mayor Jenderal
TNI Soeharto selaku Panglima KOSTRAD segera mengambil
langkah-langkah untuk pemulihan ketertiban dan keamanan. Proses
pemulihan keamanan dan ketertiban ternyata mengalami hambatan,
terutama karena sikap Presiden Soekarno sendiri seolah-olah
melindungi PKI.
Timbul KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI
(Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), yang kemudian
melan-carkan demonstrasi-demonstrasi. Di samping itu timbul KAP
GESTAPU (Komando Aksi Pengganyangan GESTAPU) yang terdiri
dari Partai Politik dan Organisasi Masa, dengan Ketua Haji Subchan
Z.E. dan Sekjen Harry Chan SH.

Pada tanggal 30 Oktober 1965 Corps PII Wati (Eksponen
KAPPI) menghubungi HMI Wati (Eksponen KAMI) untuk
mengadakan pertemuan dengan ormas-ormas perempuan guna
menjajagi kemung-kinan menggalang aksi di kalangan perempuan.
Pada tanggal 3 Nopem-ber 1965, rapat KAP GESTAPU telah

263
263