Page 333 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan

Dra. Triana Wulandari, M.SI., dkk. (eds.)

1) Bimbingan dan Pembinaan

2) Penyantunan

3) Pelayanan
4) Koordinasi dan Pengawasan

Pengorganisasi BPKKS adalah sebagai berikut: Untuk tiap jenis
kegiatan dibentuk badan kerjasama ataupun koordinasi tersendiri
dengan pengawasannya sendiri. Semua badan kerjasama/koordinasi
itu dikoordinasi lagi oleh satu badan yang merupakan peugurus dari
semuanya.

Pengurusan: terdiri dari Pengurus inti dan Pengurus Pleno.
Pengurus inti meliputi: bidang dana, bidang kebendaharaan,
hubungan masyarakat, bidang pengelolaan, perencanaan dan
pendidikan, bidang kesehatan, pelayanan tenaga sukarela (voluntcor
service) dan adminis-trasi, sedangkan untuk Pleno ditambah dengan
Ketua-Ketua BKS-BKS, seperti BKSPA, BKUTN (Badan Koordinasi
Urusan Tuna Netra), BKPW (Badan Koordinasi Panti-panti Werdha)
dan lain-lain.

Semenjak tahun 1970 telah dibentuk pula BPKKS di daerah Jawa
Barat, pada tahun 1975 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tahun
1976 di Kalimantan Barat, kemudian menyusul Jawa Timur, Bali,
Bengkulu, Sumatra Barat dan Maluku.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan BPKKS dan organisasi
sosial lainnya di seluruh Indonesia, mulai dirasakan perlu adanya
wadah tingkat Nasional yang mempunyai tugas menampung
permasalahan dalam ruang lingkup (scope) nasional pula. Maka pada
Musyawarah Nasional kesatu pada tahun 1970 di Jakarta, yang
dihadiri oleh organi-sasi-organisasi sosial tingkat nasional termasuk
BPKKS Jakarta (yang sedang menemui bentuk peningkatan ke
tingkat nasional) dibentuklah Dewan Nasional Indonesia untuk
Kesejahteraan Sosial (DNIKS).

301
301