Page 338 - Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan
Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

umumnya untuk bersama-sama Pemerintah menjadikan kenyataan
segala sesuatu yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang
Dasar 1945, di mana tercantum persamaan hak dan kewajiban bagi
perempuan dan pria.
Perempuan Indonesia merasa bersyukur bahwa kedudukannya
dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian penjelang
Pelita III peranannya lebih dipertegas dalam GBHN (Garin-garis
Besar Haluan Negura) yang diputuskan oleh Sidang Umum MPR
1978.

Persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi
perempuan dan pria untuk berpartisipasi dalam Pembangunan
memang mutlak diperlukan untuk terlaksananya Pembangunan yang
cepat dan menyeluruh.
Akhirnya, semoga buku ini menjadi sarana untuk meningkatkan
semangat joang masyarakat pada umumnya dan perempuan
Indonesia serta generasi muda pada khususnya.[]

306
306