Page 3 - ritter edisi 1
P. 3

Tahukah Kamu


                                         PM 108 Bentuk Penyeimbang pada

                                         Transportasi Darat




                                         Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Dinamika
                                         Industri Transportasi saat ini semakin komplek seiring kehadiran transportasi
                                         berbasis online. Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai wadah pen-
                                         gusaha diminta harus dapat melakukan efiesensi agar  tetap dapat bersaing.


                                         Ini disampaikan Menhub saat memberikan sambutan pada Rapat Pimpi-
                                         nan DPP Organda  di Hotel Milenium Jakarta, Kamis (8/2/2018). Turut hadir
                                         pula Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi dan semua pengurus DPD Or-
                                         ganda seluruh Indonesia.

                                         Sebab itu, kata Menhub, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri (PM)
                                         108 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
                                         Umum Tidak Dalam Trayek.


                                         ”Kehadiran pemerintah lewat PM 108 sebagai bentuk menyeimbangan
                                         semua stakeholder dalam industri transportasi darat," kata  Menhub.

                                         Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi
                                         Setiaji berjanji dalam waktu dekat akan menindak tegas para pelanggar PM
                                         108, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota.


                                         “PM 108 merupakan peraturan menteri yang bersifat nasional jadi aspek pen-
                                         ertiban dan penindakan tidak bisa sektoral,” tegas dia

                                         Dia mengakui jika peraturan ini tidak seluruhnya bisa memuaskan semua
                                         pihak. Namun Kemenhub berdiri di tengah berusaha mengakomodasi semua

                                          pihak, mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan nasional
                                         dan juga pengguna jasa terkait keselamatan, perlindungan konsumen,
                                         kesetaraan dan kesempatan berusaha.
   1   2   3   4   5   6   7   8