Page 57 - PKN KELAS 6 SD

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga negara. Anggota MPR
terdiri seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dan diatur oleh
undang-undang. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2003, jumlah anggota DPR
sebanyak 550 orang (pasal 17 ayat 1). Sedangkan jumlah anggota DPD dari
setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak
lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.
MPR sebagai lembaga negara sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 mempunyai
tugas dan wewenang sebagai berikut:
• Mengubah dan menetapkan UUD
• Melantik presiden dan wakil presiden
• Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya
menurut UUD.
Tugas dan wewenang anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai
berikut (Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2003):
• Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD.
• Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
• Memilih dan dipilih
• Imunitas/kebebasan
• Protokoler
• Keuangan dan administrasi
Selain hak-hak di atas, anggota MPR mempunyai kewajiban (Pasal 13 UU
No. 22 Tahun 2003) sebagai berikut:
• Mengamalkan Pancasila
• Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
• Menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI dan kerukunan nasional.
• Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan golongan.
• Menjalankan peranannya sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Sumber: www.dpr.go.id
Gambar 3.1 Gedung DPR/MPR

46 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD