Page 58 - PKN KELAS 6 SD
P. 58

2. Presiden dan Wakil Presiden

                  Pada tanggal 5 Juli 2004 bangsa Indonesia untuk pertama kalinya
              melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Ini
              menjadi catatan bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam praktik ketatanegaraan.
              Baru kali ini melaksanakan pemilu secara langsung. Itu berarti MPR tidak lagi
              memilih siapa presiden dan wakil presiden di Indonesia. Calon presiden dan
              wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
              pemilu. Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat suara lebih
              dari 50 persen dari jumlah suara, dengan sedikitnya 25 persen di setiap provinsi
              yang terbesar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat dilantik
              sebagai presiden dan wakil presiden. Wewenang dan kekuasaan presiden dibagi
              menjadi dua, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam
              menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh wakil presiden. Hubungan kerja
              antara presiden dan wakil presiden ditentukan oleh presiden setelah mengadakan
              pembicaraan dengan wakil presiden.
                  Dalam UUD 1945 pasal 7 disebutkan bahwa Presiden dan wakil presiden
              memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali
              dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jika presiden
              mangkat, berhenti, diberhentikan/tidak dapat melakukan kewajibannya dalam
              masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden. Presiden dan wakil presiden
              dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR dengan
              alasan sebagai berikut:
              -   telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara
              -   melakukan korupsi
              -   melakukan penyuapan
              -   melakukan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela
              -   terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden

              3.  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

                  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang berwenang
              membuat undang-undang. DPR yang berkedudukan di pusat disebut DPR RI.
              Sedangkan yang berkedudukan di daerah baik tingkat satu atau tingkat dua
              disebut DPRD. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jumlahnya secara
              keseluruhan adalah 550 orang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
              No. 22 Tahun 2003.
                  Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:
              •   Anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR.
              •   DPR bersama-sama pemerintah menetapkan undang-undang.
              •   DPR menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
              •   DPR memberikan persetujuan kepada presiden atas pernyataan perang,
                  membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
              •   DPR mengajukan rancangan undang-undang.


              Sistem Pemerintahan Republik Indonesia                                47
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63