Page 60 - PKN KELAS 6 SD

c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tentang otonomi daerah,
pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta
menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.
DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Masa jabatan anggota
DPD adalah 5 tahun. Berakhirnya bersamaan pada saat anggota DPD yang
baru mengucapkan sumpah atau janji. Anggota DPD dapat diberhentikan dari
jabatannya dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU.
Hak yang dimiliki DPD, yaitu:
• menyampaikan usul dan pendapat
• membela diri
• imunitas
• protokoler
Alat kelengkapan DPD terdiri atas:
- Pimpinan
- Panitia Ad Hoc
- Badan kehormatan
- Panitia-panitia lain yang diperlukan kementerian

5. Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 23 E ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen berbunyi ”Untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.” Kedudukan BPK bebas dan
mandiri artinya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. BPK
berwenang minta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/
instansi pemerintah atau badan swasta asalkan tidak bertentangan dengan
ketentuan undang-undang.
Kewajiban, tugas, wewenang, dan hak BPK diatur sebagai berikut:
1) Mempunyai tugas khusus memeriksa pertanggungjawaban keuangan
negara.
2) Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas
pemerintah.
3) Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan
kepada DPR
Ada tiga fungsi pokok yang dijalankan

Sumber: www.tempo.co.id
Gambar 3.3 Anwar Nasution, ketua BPK
(2004 -2009)

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 49