Page 59 - PKN KELAS 6 SD

DPR dapat mengadakan konsultasi dengan lembaga tinggi negara lainnya
dan dapat memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga
masyarakat untuk dimintai keterangan tentang sesuatu yang perlu ditangani untuk
kepentingan negara, pemerintah dan bangsa. Sebagai lembaga negara DPR
juga mempunyai hak-hak sebagai berikut:
1) Hak inisiatif, hak untuk mengajukan
Rancangan Undang Undang (RUU).
Ketentuannya adalah sekurang-kurangnya 10
anggota mengajukan rancangan dan
disampaikan secara tertulis kepada pimpinan
DPR.
2) Hak budget, hak menentukan anggaran. DPR
bersama-sama pemerintah memiliki hak
untuk menyusun dan menentukan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
setiap tahun.
3) Hak amandemen, hak untuk mengadakan
perubahan terhadap suatu usul rancangan Sumber: www.depdagri.go.id
undang-undang yang diajukan oleh Gambar 3.2 Agung Laksono,
pemerintah. Ketua DPR (2004-2009)
4) Hak interpelasi, hak untuk meminta keterangan kepada presiden, tentang
kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
5) Hak petisi, hak untuk mengajukan pernyataan pendapat terhadap masalah
yang dianggap sangat penting yang sedang dibicarakan secara nasional.
6) Hak angket, hak untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah
tertentu yang disampaikan secara tertulis kepada ketua DPR.
7) Hak bertanya, hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau
presiden.

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan lembaga negara yang tergolong baru. Anggota DPD dipilih
dari setiap provinsi melalui pemilu. Jumlah angota DPD di setiap provinsi adalah
empat orang. Adapun jumlah keseluruhan anggota DPD tidak boleh lebih dari
sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD ada 128 orang.
Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan UU.
Tugas dan wewenang DPD diatur dalam pasal 22 D UUD 1945, yaitu:
a. Mengajukan kepada DPR RUU tentang otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

48 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD