Page 62 - PKN KELAS 6 SD

Mahkamah Agung mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Mengawasi terhadap pengadilan di bawahnya.
b. Memberi pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi lainnya baik
diminta maupun tidak diminta.
c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dianggap perlu kepada
pengadilan di semua lingkungan pengadilan.
Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi peradilan
b. Fungsi pengawasan
c. Fungsi pengatur
d. Fungsi penasehat
e. Fungsi administrasi

7. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan baru yang dibentuk
berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Mahkamah Konstitusi diatur pada
pasal 24C ayat (1), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945 hasil amandemen.
Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang
terhadap UUD.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
c. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilu.
d. Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden menurut UUD.

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan Hakim Konstitusi. Tiga diajukan
oleh MA, tiga diajukan oleh DPR, dan tiga anggota lainnya diajukan oleh
presiden. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, menguasai konstitusi, ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai
pejabat negara.
8. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial juga lembaga baru yang dibentuk berdasarkan hasil
amandemen UUD 1945. Dasar pembentukan Komisi Yudisial diatur dalam UUD
1945 pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4). Komisi Yudisial dibentuk oleh presiden
dengan persetujuan DPR. Komisi ini merupakan lembaga yang mandiri.
Keanggotaan Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan, pengalaman
dibidang hukum. Serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
Komisi Yudisial ini bertugas dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim
agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan
perilaku hakim.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 51