Page 65 - PKN KELAS 6 SD
P. 65

1. Pemerintahan Pusat

                   Presiden, wakil presiden, dan para menteri serta pejabat tinggi negara
              setingkat menteri merupakan penyelenggara pemerintahan pusat. Berkedudukan
              di ibu kota negara. Para penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat disebut
              kabinet. Setiap presiden memberi nama terhadap kabinet yang dibentuknya,
              seperti:
              1)   Presiden B. J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan.
              2)   Presiden K. H. Abdulrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional.
              3)   Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Gotong Royong.
              4)   Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu.

              a.   Presiden

                   Presiden terpilih dalam pemilu 2004 adalah Susilo Bambang Yudoyono
              (SBY) yang merupakan presiden keenam setelah Ir. Soekarno, Soeharto, B.J.
              Habibie, Abdulrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Wewenang dan
              kekuasaan presiden dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kepala negara dan kepala
              pemerintahan.

              1.   Sebagai Kepala Negara


              -    Mengadakan perjanjian dengan negara lain.
              -    Mengadakan perdamaian dengan negara lain.
              -    Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
              -    Menyatakan perang dengan negara lain.
              -    Mengangkat, melantik, dan memberhentikan duta dan konsul untuk negara
                   lain.
              -    Menerima surat kepercayaan negara lain melalui duta dan konsul negara
                   lain.
              -    Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tingkat nasional.
              -    Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
                   Angkatan Udara.
              -    Memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
                   Grasi      : hak presiden untuk memberikan ampunan kepada orang yang
                                telah dijatuhi hukuman
                   Rehabilitasi : hak presiden untuk memberikan pernyataan pengembalian
                                nama baik bagi seseorang yang pernah dihukum.
                   Amnesti    : hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana setelah
                                diadili.
                   Abolisi    : hak presiden untuk membatalkan tuntutan pidana sebelum
                                diadili.






                54                                       Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70