Page 68 - PKN KELAS 6 SD

Pejabat setingkat menteri adalah sebagai berikut:
- Jaksa Agung
- Sekretaris Kabinet

Sumber: www.satwapres.go.id
Gambar 3.6 Kabinet Indonesia Bersatu

2. Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU No.32 Tahun 2004.
Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya
menganut asa desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas
desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat
kepada daerah atau dari pemerintah daerah di atasnya kepada daerah di
bawahnya, misalnya dari provinsi kepada kabupaten. Perwujudan dari asas
desentralisasi adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum diberikannya hak otonomi
kepada daerah yaitu pasal 18 (2) UUD 1945.
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau
kepala instansi yang lebih atas kepada pejabat di daerah, misalnya dari gubernur
kepada bupati. Pelimpahan wewenang tersebut hanya berupa urusan
administratif saja. Wilayah kekuasaannya disebut wilayah administratif. Asas
pembantuan adalah adanya pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah di
bawahnya. Penyelenggara pemerintahan daerah yaitu DPRD dan kepala daerah
(terdiri dari gubernur, bupati/wali kota). Beserta perangkat-perangkat daerah.
Terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan
sekretariat DPRD.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia 57