Page 73 - PKN KELAS 6 SD
P. 73

Rangkuman



                1.  MPR sebagai lembaga negara sesuai dengan pasal 3 UUD 1945
                    mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
                    a. Mengubah dan menetapkan UUD.
                    b. Melantik presiden dan wakil presiden.
                    c. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa
                        jabatannya menurut UUD.
                2.  Wewenang dan kekuasaan presiden:
                    a. sebagai kepala negara, misalnya memberikan grasi, rehabilitasi,
                        amnesti, dan abolisi.
                    b. sebagai kepala pemerintahan, misalnya memimpin kabinet,
                        mengangkat dan melantik menteri, dan memberhentikan menteri.
                3.  DPR mempunyai tugas, hak dan wewenang sebagai berikut :
                    a. DPR merangkap sebagai MPR
                    b. bersama pemerintah menetapkan UU
                    c. menetapkan APBN
                4.  BPK di dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 23E ayat (1) adalah
                    sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
                    negara dengan bebas dan mandiri.
                5.  Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di negara RI yang
                    berkedudukan di ibu kota negara, mempunyai wilayah hukum seluruh
                    negara Indonesia.
                6.  Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal
                    24C ayat (1), (3), (4), (5), dan (6).
                7.  Komisi Yudisial dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR dan
                    merupakan lembaga mandiri.
                8.  Pembentukan KPU diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal
                    22E ayat (2) dan ayat (5). Tugas dan wewenang KPU diatur oleh UU
                    No. 12 tahun 2003
                9.  Kementerian negara terdiri dari Menteri Negara Koordinator, Menteri
                    Departemen, Nondepartemen dan Pejabat Tinggi Negara Setingkat
                    Menteri.
                10. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah diatur oleh UU dengan
                    memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.


                 Refleksi




                Sejak UUD 1945 mengalami amandemen, presiden dan wakil presiden
                dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti rakyat sungguh-sungguh telibat
                dalam proses kedaulatan rakyat.
                Kelak jika kamu sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, kamu akan terlibat
                juga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
                Nah, pergunakanlah hak pilihmu itu sebaik-baiknya untuk menentukan siapa
                calon pemimpin bangsa yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih
                baik.



                62                                       Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78