Page 70 - PKN KELAS 6 SD
P. 70

7.  Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
                  kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
                  undangan.
              8.  Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
                  perundang-undangan.

              c.  Perangkat daerah


                  Perangkat daerah provinsi terdiri dari:
              1.  Sekretariat Daerah
                  Dipimpin oleh seorang sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai
                  tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan
                  dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris
                  daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Jika sekretaris daerah
                  berhalangan maka tugasnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
                  kepala daerah. Sekretaris daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh
                  presiden atas usul gubernur.

              2.  Sekretariat DPRD
                  Dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD.
                  Sektretaris DPRD mempunyai tugas:
                  a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
                  b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
                  c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
                  d. Menyediakan dan mengoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh
                      DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan
                      keuangan daerah.

                  Sekretaris DPR diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/bupati/wali kota
                  dengan persetujuan DPRD.

              3.  Dinas Daerah
                  Dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dinas daerah merupakan unsur
                  pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh
                  kepala daerah atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas bertanggung jawab
                  kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

              4.  Lembaga Teknis Daerah

                  Merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan
                  pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berbentuk badan,
                  kantor, atau rumah sakit umum daerah. Masing-masing dipimpin oleh
                  kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum. Pimpinan
                  lembaga-lembaga teknis diangkat oleh kepala daerah atas usul sekretaris
                  daerah. Lembaga teknis daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah


              Sistem Pemerintahan Republik Indonesia                                59
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75