Page 69 - PKN KELAS 6 SD

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislatif,
anggaran, dan pengawasan. DPRD mempunyai tugas dan fungsi antara lain:
1. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala/wakil daerah kepada
presiden.

DPRD mempunyai hak, seperti:
- Hak interpelasi
- Hak angket
- Hak menyatakan pendapat

Kedudukan DPRD sejajar dengan kepala daerah. Dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya DPRD dibantu oleh sekretaris DPRD.

b. Kepala daerah

Gubernur adalah kepala daerah di tingkat provinsi sedangkan bupati/wali
kota merupakan kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Gubernur bertanggung
jawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gubernur
bertanggung jawab kepada presiden. Gubernur bukanlah atasan bupati/wali
kota. Namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala
daerah.
Sejak bulan Juni 2005 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Pasangan tersebut dicalonkan
oleh partai politik.
Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:
1. Membina, mengawasi, dan mengoordinasi penyelenggaraan pemerintah
daerah kabupaten/kota.
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD.
3. Mengajukan rancangan perda.
4. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
5. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD
untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
6. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

58 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD