Page 71 - PKN KELAS 6 SD
P. 71

melalui sekretaris daerah.Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota
                   terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga
                   teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.



               C.   Hubungan antara Pemerintah Pusat dan
                    Pemerintah Daerah

                   Dalam UUD 1945 pasal 18 dijelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi,
              kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
              menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan
              otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
              ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Namun otonomi disini tidak berarti
              bahwa daerah terpisah dari pusat. Pelaksanaan otonomi tetap harus sesuai
              dengan peraturan yang berlaku dan hanya untuk bidang-bidang tertentu saja.
              Beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain
              di bidang politik luar negeri, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang
              peradilan, bidang moneter dan fiskal nasional, serta bidang agama. Sedangkan
              untuk beberapa urusan seperti perencanaan nasional, pendayagunaan sumber
              daya alam dan teknologi strategis, serta konservasi dan standarisasi nasional,
              pemerintah daerah tetap harus mengikuti ketetapan yang dibuat pemerintah
              pusat.
                   Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah meliputi
              bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
              sumber daya lainnya seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004.
              1.   Hubungan dalam bidang keuangan adalah sebagai berikut:
                   a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan
                      pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
                   b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah.
                   c. Pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah.
              2.   Hubungan dalam bidang pelayanan umum adalah sebagai berikut:
                   a. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan mini-
                      mal.
                   b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan
                      daerah.
                   c. Fasilitas pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam
                      penyelenggaraan pelayanan umum.
              3.   Hubungan dalam bidang sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah
                   sebagai berikut:
                   a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan,
                      pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian.
                   b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
                      lainnya.
                   c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitas lahan.
                   d. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk
                      mengelola sumber daya di wilayah laut.



                60                                       Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76