Page 109 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

109
Mukti Fajar ND.

Beberapa yang bisa kita lihat misalnya dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah dalam BAB V Pasal 7 sampai pasa 15 mengenai Penumbuhan
Iklim Usaha disebutkan bawa pemerintah akan memberikan dukungan dalam
persoalan a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d.
kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang;

dan h. dukungan kelembagaan.
Dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah juga secara tegas
menyebutkan
1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha
dalam bidang:
a. produksi dan pengolahan;
b. pemasaran;
c. sumber daya manusia; dan

d. desain dan teknologi.
2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ada juga peraturan pemerintah lainnya khusus mengenai UMKM uga
dikeluarkan oleh Presdian dan Menteri Negara Koperasi dan UMKM.
Beberapa diantaranya:
1). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999
Tentangpemberdayaan Usaha Menengah
2). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang
Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil,Dan Menengah
3). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Republik Indonesia Nomor: 23/PER/M.KUKM/X/2005 Tentang
Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha
Kecil Dan Menengah Nomor 32/KEP/M.KUKM/ IV/2003 Tentang
Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Dan
Menengah;
4). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor: 13 /PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang