Page 112 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

112
UMKM dan Globalisasi Ekonomi

peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan
standar TRIP’s (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) atau hak
kekayaan Intelektual seperti hak cipta, dan hak kekayaan industrial (Paten,
Merk, desain Industri dan sebagainnya) .
56
Ketentuan tersebut segera di wujudan dalam peraturan perundang-
undangan mengenai HAKI yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui

kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001.
Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi inter-
nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan
dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang
Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia
Dagang, Paten dan Merek.
Kaitan antara UKM dan hak kekayaan intelektual telah pula dibahas
dalam beberapa forum internasional misalnya: The WIPO ASEAN Sub Re-
gional Policy Forum tanggal 25-27 Juli 2000 di Bali dan paling akhir adalah

hasil bahasan dari WIPO General Assemblies tanggal 24 September di Jenewa.
Sementara itu dari WIPO Forum Intellectual Property and Small and Me-
dium-Sized Enterprises tanggal 9-10 Februari 2001 yang dilaksanakan di Milan
dikeluarkan pula rekomendasi yang mendukung program kaitan antara SME
dan hak kekayaan intelektual. Regulasi ini sering menjadi kendala, sehingga
57
banyak produk eksport UMKM kita ditolak karena dianggap tidak mematuhi
ketentuan tersebut.
Sementara bagi UMKM, menaati hukum tentang Hak Kekayaan
Intelektual bukan persoalan mudah. Contoh misal; untuk mendapatkan
merek dagang perusahaan UMKM harus mendatarkan agar mendapat
sertifikat merek. Pada prakteknya pengurusan merek tersebut memakan

waktu 18 bulan, dan 36 bahkan 60 bulan bagi pedaftaran Paten. Lebih dari
itu biaya yang dikelurakan untuk mendapatkan hak tersebut relatif mahal
bagi pengusaha UMKM termasuk pembayaran tahunannya.
Begitu pula dengan konvensi Internasional mengenai lingungan hidup
yang diterapkan di negara maju yang mengkibatkan banyaknya produk-produk
58
furniture yang ditolak karena tidak mempunyai sertifikasi eco labelling .
Belum lagi mengenai persoalan hukum tentang perijinan usaha, perpa-