Page 111 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi
P. 111

111
                                            Mukti Fajar ND.



             “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan
             usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”
                Namun demikian banyak juga kendala-kendala yang timbul akibat dari
             peraturan perundang-undangan yang justru pada implementasinya tidak
             mendukung pemberdayaan UMKM. Seperti halnya ketika Indonesia
             meratifikasi General Agreement On Tariff and Trade (GATT) atau pernyataan

             keikutsertaan dalam World Trade Organization.
                Ratifikasi terebut disahkan melalui Undang undang No 7 Tahun 1994.
             Dengan meratifikasi undang-undang tersebut maka pemerintah tidak lagi
             akan memberikan proteksi bagi semua perusahaan dalam negeri untuk
             bersaing dengan perusahaan asing.
                Misalnya beberapa prinsip ekonomi internasional dalam WTO maupun
             yang mendukung terciptanya persaingan bebas adalah :
                                                                 55
             1). National Treatment
                Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang

                sama bagi barang, jasa dan investor asing dengan barang, jasa dan inves-
                tor dalam negeri sesama anggota WTO.
             2). Most Favoured Nation (MFN)
                Pada pokoknya prinsip MFN adalah bentuk pengejawantahan prinsip non
                diskrminasi diantara negara negara anggota WTO. setiap negara tidak
                boleh membeda bedakan perlakuan diantara negara-negara dalam
                transaksi perdagangan maupun investasi.
                Dari kedua prinsip diatas, pada prakteknya akan membahayakan bagi
             pelaku UMKM, khususnya klusula National Treatment. Sebab produk barang
             jasa, dan perusahaan UMKM harus diperlakukan sama dengan produk barang
             jasa, dan perusahaan asing. Tanpa adanya perlindungan dari pihak pemerintah

             dapat dipastikan bahwa UMKM akan dilibas oleh pesaing asing yang
             mempunyai modal, management, teknologi serta sumber daya manusia yang
             lebih handal dan kuat.
                Selain itu ratifikasi tersebut juga memuat mengenai klausula Trade Rela-
             tion on Intellectual Property Right (TRIPs).
                Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO
             (World Trade Organization) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116