Page 110 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

110
UMKM dan Globalisasi Ekonomi

Pedoman Teknis Program Sekuritisasi Aset Koperasi Dan Usaha Kecil Dan
Menengah (KUKM)
5). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor: 13.1/PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang
Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah

6). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/VII/2006 Tentang
Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan Untuk Koperasi
Dan Usaha Kecil Dan Menengah
7). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor: /PER/M.KUKM/VIII/2006 Tentang
Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna Kepada Usaha
Kecil Dan Menengah Di Sentra
8). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Republik Indonesia Nomor: 06/PER/M.KUKMI/I/2007 Tentang
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha
Mikro (P3KUM) Pola Syariah
9). Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor: 08/PER/M.KUKM/II/2007 Tentang
Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha
Mikro (P3KUM) Pola Konvensional
Serta masih banyak lagi peraturan khusus mengenai UMKM, yang
kesemuanya adalah upaya-upaya pemerintah dalam mendukung keajuan
UMKM di Inodonesia.
Sealin itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak secara

khusus mengatur mengenai UMKM tetapi mendukung upaya pemerinah
tersebut. Misalnya dalam pasal 18 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal menegaskan akan memberikan fasilitas tertentu bagi
penanam modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau
koperasi;
Begitu pula Dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan