Page 195 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

195
Mukti Fajar ND.

Berdasarkan data yang dihimpun, 95,7% unit usaha mikro memiliki aset
antara Rp50-200 juta, 4,05% usaha kecil memiliki aset Rp200 juta-1 miliar.
Di samping itu, 0,24% berupa unit usaha menengah memiliki aset usaha
sebesar Rp1-50 miliar, dan sisanya 0,01% merupakan unit usaha besar yang
memiliki aset di atas Rp50 miliar,” ujarnya. Adi Sasono pun optimistis dengan
perkembangan UMKM. Menurutnya, hingga kini pelaku UMKM di Indo-

nesia telah mencapai 99,9% dari seluruh pelaku bisnis dan sebanyak 97%
tenaga kerja terserap di sektor ini. Selain itu total PDB Indonesia sebesar Rp
4.300 triliun, sejumlah Rp2.200 triliun di antaranya dikontribusikan oleh
UMKM. Kinerja sebagian besar UMKM di Indonesia pun dinilai bagus oleh
Bank Indonesia.
Dari 11.000 unit usaha sampel yang diteliti dan tersebar pada 11 wilayah,
sebanyak 84,4% mencatat laba usaha di atas 10%. Dari total angka itu, 35%
bahkan memiliki profit margin lebih dari 35%. Sampel BI ini menunjukkan
kesimpulan berbeda dari pandangan umum bahwa usaha UMKM itu ringkih

dan berkinerja buruk. 4
Perkembangan jumlah UMKM periode 2005-2006 mengalami
peningkatan sebesar 3,88 persen yaitu dari 47.102.744 unit pada tahun 2005
menjadi 48.929.636 unit pada tahun 2006. Dan hampi mencapai 50 Jutaan
humlahnya pada tahun 2007.
Sementara sebagai pembanding jumlah perusahaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang saat ini mencapai 130an. Dari jumlah yang ada tersebut
akan dikurangi hingga tersisa 25 perusahaan. Selebihnya akan dilakukan
penggabungan, likuidasi, akuisisi. Belum dipastikan kapan penyusutan itu
berlangsung, namun kemungkinan semuanya akan tuntas hingga tahun 2025
nanti. Pengurangan tersebut dilakukan karena terlalu banyak jumlahnya

5
BUMN .
Saat ini jumlah BUMN ada 138, sesuai inpres nomor 5 tahun 2008 harus
bisa 89 BUMN tahun ini. Makanya kalau holding-holding bisa kita selesaikan,
langsung jumlah BUMN ini berkurang. Menurutnya, penyusutan jumlah
BUMN itu dilakukan agar jauh lebih mudah koordinasinya. Tenggat waktu
yang tertera dalam inpres nomor 5 tersebut sebenarnya akhir tahun 2008
lalu, namun hingga saat ini belum ada satu pun restrukturisasi BUMN yang