Page 16 - Toponim sulawesi.indd
P. 16
2 Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi
wilayah itu dilakukan dengan berbagai alasan, utamanya politik dan sosial.
Pada masa kemerdekaan, seiring dengan menguatnya sentralisasi dan
pada saat yang sama menguat pula tuntutan otonomi daerah, mendorong
pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri dan Otonomi daerah
membagi-bagi kembali wilayah Sulawesi. Pulau Sulawesi dibagi menjadi
dua propinsi dengan nama Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Propinsi
Sulawesi Utara Tengah. Pembagian ini mengalami perubahan kembali
pada tahun 1959 sampai 1960-an, menjadi 4 propinsi, yakni Propinsi
Sulawesi Selatan dengan Ibukota Makassar. Propinsi Sulawesi Tengah
dengan Ibukota Palu. Propinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Menado,
dan Propinsi Sulawesi Tenggara dengan ibukota Kendari. Pada tahun
2000, seiring menguatnya perjuangan daerah otonomi baru, Gorontalo
menjadi propinsi tersendiri, lepas dari propinsi induknya, Sulawesi Utara
berdasarkan Undang-undang no. 38 Tahun 2000 yang ditetapkan pada
tanggal 22 Desember 2000. Empat tahun kemudian, lahir lagi satu Propinsi
1
baru, yakni Sulawesi Barat. Propinsi yang lahir di era Presiden Megawati
ini dibentuk dengan UU Nomor 26 tahun 2004, tertanggal 5 Oktober
2004. Data terbaru mengenai jumlah propinsi di Sulawesi nampaknya
2
bertambah, dengan disetujuinya pembentukan Propinsi Sulawesi Timur oleh
DPRD Propinsi Sulawesi Tengah pada Agustus 2016. Sebagian besar wilayah
propinsi baru ini mengambil wilayah Kabupaten di sisi barat Laut Banda,
seperti Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut, dan
Banggai Kepulauan dengan Ibukota Luwuk. Uraian mengenai penamaan dan
penataan Propinsi di Sulawesi dapat dibaca pada uraian berikut ini dan pada
bab selanjutnya dari buku ini.
1 Dwiana Hercahyani, “Sejarah Pembentukan Gorontalo Dari Kabupaten Menjadi
Propinsi, 1953 – 2000” Thesis (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 97.
2 Lebih detail tentang dasar pertimbangan pembentukan propinsi Sulawesi Barat dapat
dibaca pada UU No 26 Tahun 2004, yang ditetapkan pada 5 oktober 2004.
