Page 111 - RKAS 2122 oj

B. Dasar Kebijakan

Landasan hukum penyusunan analisis konteks di SMA Negeri 1 Pangalengan
adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan

3. Undang Undang No. 32/2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar
Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar

Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Standar Kompetensi Lulusan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Standar Isi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Standar Proses
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang

Standar Penilaian.

3