Page 14 - PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DENGAN STRATEGI DIPLOMASI
P. 14

PBB  membentuk  Komisi  Konsuler  dengan  anggota-anggotanya  yang  terdiri  atas  para
                     Konsul Jenderal yang  berada  di  wilayah Indonesia.  Komisi Konsuler  diketuai  oleh

                     Konsul  Jenderal  Amerika  Serikat  Dr.  Walter  Foote  dengan  beranggotakan  Konsul
                     Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris dan Australia.



                     Komisi  Konsuler  itu  diperkuat  dengan  personil  militer  Amerika  Serikat  dan  Perancis
                     sebagai  peninjau  militer.  Dalam  laporannya  kepada  Dewan  Keamanan  PBB,  Komisi

                     Konsuler  menyatakan  bahwa  tanggal  30  Juli  sampai  4  Agustus  1947  pasukan  masih
                     mengadakan  gerakan  militer.  Pemerintah  Indonesia  menolak  garis  demarkasi  yang

                     dituntut  oleh  pihak  Belanda  berdasarkan  kemajuan-kemajuan  pasukannya  setelah
                     pemerintah melakukan gencatan senjata. Namun penghentian tembak-menembak tidak

                     dimusyawarahkan  dan  belum  ditemukan  tindakan yang tepat  untuk  menyelesaikannya

                     agar jumlah korban bisa dikurangi.


                     Pada tanggal 3 Agustus 1947 Belanda menerima resolusi DK (Dewan Keamanan)

                     PBB  dan  memerintahkan  kepada  Van  Mook  untuk  menghentikan  tembak-menembak.
                     Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus1947. Tanggal 14 Agustus

                     1947,  dibuka  sidang  DK  PBB.  Dari  Indonesia  hadir,  antara  lain  Sutan  Syahrir.  Dalam
                     pidatonya,  Syahrir  menegaskan  bahwa  untuk  mengakhiri  berbagai  pelanggaran  dan

                     menghentikan pertempuran, perlu dibentuk Komisi Pengawas.


                     Pada  tanggal  25  Agustus  1947,  DK  PBB  menerima  usul  Amerika  Serikat  tentang

                     pembentukan suatu Commitee of Good Offices (Komisi Jasa-jasa Baik) atau yang lebih
                     dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota,

                     sedangkan  Indonesia  memilih  Australia.  Kemudian  Belanda  dan  Indonesia  memilih
                     negara  pihak  ketiga,  yakni  Amerika.  Komisi  resmi  terbentuk  tanggal  18  September  1947.

                     Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul Van Zeelland dan Amerika

                     Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham.


                     Ternyata  Belanda  masih  terus  berulah,  sebelum  Komisi  Tiga  Negara  datang  di  Indonesia.

                     Belanda  terus  mendesak  wilayah  dan  melakukan  perluasan  wilayah  kedudukannya.
                     Kemudian tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis





                                                              13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19