Page 185 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

185

mantan Presiden ri, KH abdurahman
Wahid saat menemui pendukungnya
di gedung DPC PKb Kota malang,
Jawa timur, tanggal 4 Pebruari 2007
(sumber: antara).

Jika dipadatkan dalam poin-poin penting, paling tidak langsung oleh masyarakat, dan bukan lagi dikendalikan
inilah kebijakan ekonomi terpenting yang dijalankan saat pemerintah maupun departemen tertentu.
Gus Dur menjadi Presiden ri: (1) diberlakukannya otonomi bagi Gus Dur, rakyat sudah terlalu lama menderita
daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada akibat diatur-atur oleh pemerintah, terutama Deppen.
tahun 2001; (2) penajaman visi ekonomi; (3) merevitalisasi sebagaimana kita ketahui, fungsi utama dari Deppen
hubungan dengan insitusi keuangan dunia seperti bank adalah sebagai “juru-bicara” dan “humas” pemerintah.
Dunia, imF, aDb, dan beberapa negara donor lainnya; namun di luar fungsi resmi itu, Deppen kerap menjadi
(4) penajaman restrukturisasi perbankan;(5) Penajaman departemen “politik” di bawah koordinasi menkopolkam.
restrukturisasi bumn; (6) penajaman restrukturisasi sektor Dengan fungsi tersebut, keberadaan Deppen bertentangan
riil; dan (7) relokasi subsidi dengan memprioritaskan pada dengan arus besar demokratisasi. Dengan kekuasaan
sektor rawan krisis, termasuk kesehatan. besar yang dimilikinya, Deppen bisa menentukan bebas
maupun terkekangnya hak berbicara yang dimiliki
REFORmASI BIROKRASI lembaga-lembaga pers. Padahal kebebasan pers adalah
reformasi terhadap lembaga pemerintahan terjadi salah satu pilar utama bertumpunya harapan masyarakat
secara mengejutkan di awal pemerintahan Gus Dur, dua pascareformasi politik 1998.
departemen yang kuat sejak bertahun-tahun dilikuidasi
Gus Dur, yaitu Departemen Penerangan (Deppen) dan mENYETARAKAN KOmUNIKASI: DARI PIDATO KE DIALOG
Departemen sosial (Depsos). Demikian pula dengan sejak tahun 70-an Gus Dur selalu berpidato tanpa teks
Departemen Pekerjaan umum yang kemudian diubah baik dalam forum nasional maupun internasional. tradisi
menjadi Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. yang tertanam sejak lama itu memudahkan baginya untuk
Gus Dur memiliki argumen kuat mengenai pembubaran tetap berpidato tanpa teks ketika ia menjadi presiden.
dua departemen tersebut. menurutnya, tugas-tugas Dengan begitu gangguan penglihatan tidak lagi menjadi
yang dibebankan kepada Deppen dan Depsos mestinya hambatan dalam urusan berpidato di tengah masyarakat.
dikerjakan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan Gus Dur mendesakralisasi istana presiden yang selama
otonomi daerah. selain itu, persoalan yang menyangkut ini kelihatan resmi dan angker menjadi demikian merakyat.
kewenangan kedua departemen tersebut bisa diatur masyarakat bisa berkunjung ke istana tanpa harus melalui

ABDURRAHMAN W AHID:1999-2001

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 185 8/21/14 1:17 PM